Jokowi Tegaskan Indonesia Memiliki Hak Berdaulat di ZEE

Felldy Utama ยท Rabu, 08 Januari 2020 - 16:36 WIB
Jokowi Tegaskan Indonesia Memiliki Hak Berdaulat di ZEE

Presiden Jokowi saat kunker ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). (Foto: Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kepastian itu disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Dalam kunker itu, Jokowi bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna. Setelah itu, Jokowi meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," tuturnya seperti dikutip setkab.go.id.

BACA JUGA:

Jokowi Bersama Panglima TNI Kunjungi Natuna Kepulauan Riau

Mahfud Klaim Banyak Nelayan Se-Nusantara yang Siap Ramaikan Perairan Natuna

Perindo: Perairan Natuna adalah Hak Indonesia yang Sudah Diakui Dunia

Seperti diberitakan, beberapa hari ini terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Kapal asing tersebut berada di ZEE Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi saat kunker ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). (Foto: Setkab)
Presiden Jokowi saat kunker ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). (Foto: Setkab)

Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalam zona tersebut dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Jika ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di zona tersebut secara ilegal, dia menyebut, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Jokowi tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, mantan wali kota Solo ini menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekitar sepuluh menit Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran terkait. Antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.


Editor : Djibril Muhammad