JPPR Ungkap Temuan Pelanggaran Pemilu 2024: Intimidasi hingga Mobilisasi Pilihan

JAKARTA, iNews.id - Manajer Advokasi dan Hukum Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Romi Maulana mengungkap sejumlah temuan pelanggaran dan hambatan saat pencoblosan Pemilu 2024. Beberapa di antaranya yakni intimidasi dan mobilisasi pilihan yang diduga dilakukan aparat di tempat pemungutan suara (TPS).

“Terdapat 20 dari 264 TPS yang lingkungannya terdapat intimidasi dan mobilisasi pemilih yang dilakukan aparat di lingkungan TPS,” kata Romi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Baca Juga

AS Klaim Rencana Iran Bunuh Duta Besar Israel di Meksiko Berhasil Digagalkan

Dia menambahkan, JPPR juga menemukan adanya praktik politik uang yakni serangan fajar sebelum pencoblosan dilakukan.

“Dari 262 TPS terdapat 2 TPS yang saat proses pemungutan suara di lingkungan sekitarnya terindikasi terdapat pembagian uang,” katanya.

Baca Juga

Ribuan Milenial Pendukung AMIN Teken Petisi Perubahan, Kecam Kecurangan Pemilu 2024

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan sejumlah hambatan pada hari H pencoblosan. Salah satunya kekurangan surat suara.

“Dari 264 TPS terdapat 29 TPS kekurangan surat suara atau surat suara tertukar, dan terdapat 18 TPS mengalami gangguan saat proses pemungutan suara,” tutur Romi.

Baca Juga

Guru Besar Unpad Prihatin atas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Moral Dipinggirkan

Dia menjelaskan, terdapat 96 TPS yang membuka pemungutan suara melebihi pukul 07.00 waktu setempat. Selain itu ada juga 122 TPS yang masih melakukan pemungutan suara di atas pukul 13.00 waktu setempat.

"Terdapat 25 TPS yang oleh KPPS tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan peserta pemilu di TPS. Terdapat 8 TPS yang KPPS-nya tidak mengucapkan janji dan sumpah pada rapat pemungutan suara," ujarnya.

Baca Juga

Akademisi Curiga Kekacauan Sirekap Juga Disebabkan Ulah Peserta Pemilu 2024

"Terdapat 7 TPS yang KPPS-nya tidak memiliki surat keputusan (SK). Terdapat 4 TPS yang pengawas TPS-nya tidak memiliki surat keputusan atau surat tugas," ujar Romi.

Editor: Rizky Agustian