Kabulkan Gugatan, MK Perintahkan Pemerintah-DPR Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN

MK mengatakan pengawas kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas an sich, namun juga sekaligus sebagai penyeimbang yang berada di luar pembuat maupun pelaksana kebijakan. Hal ini guna memastikan sistem merit berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan bebas dari intervensi politik serta mampu melindungi karier ASN. 

Baca Juga

Kata Puan soal MK Diminta Hapus Hak Pensiun DPR: Semua Ada Aturannya

“Adapun wujud lembaga independen dimaksud merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dan membentuknya dikarenakan adanya kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel,” kata Guntur. 

Adapun, permohonan uji materi ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (pemohon I), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (pemohon II), dan Indonesia Corruption Watch (pemohon III). 

Baca Juga

MK Diminta Coret Hak Pensiun Anggota DPR, Ini Reaksi Puan Maharani

Dalam petitumnya, pemohon I menilai dengan dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas, dan kode etik serta kode perilaku ASN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab hal demikian telah pula menghilangkan pengawasan independen atas netralitas penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. 

Sementara pemohon II menilai dengan tidak terdapat sistem pengawasan yang independen, ASN dapat dengan mudah dimobilisasi untuk kepentingan partisan pemilihan umum. 

Sedangkan pemohon III berpandangan dengan dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas serta kode etik dan kode perilaku ASN dan dihilangkannya pengawasan independen atas netralitas ASN, akan berdampak pada dilanggengkannya praktik mobilisasi partisan ASN.

Editor: Rizky Agustian