Kapan DPR Bahas Usulan Pemakzulan Gibran dari Kursi Wapres? Ini Kata Dasco

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pimpinan DPR belum membahas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden (Wapres). Saat ini, DPR juga menjalani masa reses.

Dasco mengakui, DPR banyak menerima masukan aspirasi masyarakat terkait pemakzulan Gibran. Namun, katanya, masa sidang DPR baru akan dibuka pada Selasa (10/11/2026) besok.

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

"Memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Dasco, pimpinan DPR akan menunggu sikap para anggota dalam menyikapi usulan pemakzulan Gibran saat paripurna pembukaan masa sidang besok.

MA Nyatakan Suket Ijazah Gibran Tak Sah, Ini Reaksi Ketua KPU

"Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai politik (parpol) bertemu guna menentukan sikap atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait tidak sahnya surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, adanya putusan MA membuat urgensi pertemuan elit parpol semakin tinggi.

"Saya tetap mendorong bahwa ada harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, ya, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan MA ini. Kalau kemarin cuma putusan MK ya mungkin kita bisa masih punya waktu lah ya, tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini saya kira semakin mendesak untuk segera dibicarakan," kata Doli, Senin (2/11/2026).

Doli pun berharap, pertemuan elit parpol memegang tiga prinsip utama. Pertama, segala keputusan untuk menindaklanjuti putusan itu harus didasari atas kepentingan rakyat. Kedua, tindak lanjut yang disepakati harus berdasarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi serta menjunjung etika dalam berbangsa dan bernegara.

"Nah, yang ketiga adalah ya ini juga harus menjadi pertimbangan yang serius. putusan yang akan diambil itu harus tetap berorientasi pada terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara ya. Jangan sampai apa pun keputusan yang diambil itu ya mau diterusin atau tidak diteruskan ya, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, gitu ya," katanya.

Editor: Reza Fajri