Karhutla Disebut Terorisme Ekologis, Ahmad Alimuddin Desak Polri Tangkap Pemilik Perusahaan

Selain penindakan hukum, Alimuddin meminta pemerintah menghentikan operasional perusahaan yang terbukti menjadi penyebab karhutla. Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan agar sanksi tidak sekadar menjadi formalitas tanpa memberikan dampak terhadap perilaku perusahaan.

Baca Juga

Greenpeace Sebut Karhutla Indonesia Capai 1,9 Juta Hektare, Data Pemerintah 202.010 Hektare

"Jangan sampai mereka diberikan sanksi tapi tetap melanjutkan lalu kemudian enggak ada efek jera," ucapnya.

Alimuddin juga menyoroti peraturan daerah (perda) yang memperbolehkan masyarakat melakukan pembakaran lahan. Dia meminta ketentuan tersebut ditinjau ulang karena khawatir dapat dimanfaatkan sebagai celah oleh pihak tertentu, termasuk korporasi, untuk melakukan pembakaran lahan.

Baca Juga

Instruksi Prabowo, Pemerintah Cairkan Rp1,23 Triliun Tangani Karhutla di 7 Provinsi

"Terkait dengan Perda itu, harga mati, mutlak memang harus direvisi atau seperti apa, karena jangan sampai ini dijadikan modus operandi oleh berbagai pihak terutama korporasi yang akhirnya yang jadi korban ujung-ujungnya masyarakat," ujarnya.

Editor: Donald Karouw