Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : KPK Serahkan Uang Rp883 Miliar ke Taspen, Hasil Rampasan Kasus Investasi Fiktif 
Advertisement . Scroll to see content

Kasus Bupati Malang, KPK Cegah Pengusaha Iwan Kurniawan ke Luar Negeri

Minggu, 28 April 2019 - 16:48:00 WIB
Kasus Bupati Malang, KPK Cegah Pengusaha Iwan Kurniawan ke Luar Negeri
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: Antara).
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk memperpanjang masa pencegahan pengusahan Iwan Kurniawan ke luar negeri. Pencegahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Iwan merupakan pemilik PT Anugrah Citra Abadi. "KPK mengirimkan surat ke Imigrasi tentang perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Iwan Kurniawan, wiraswasta (Pemilik PT. Anugrah Citra Abadi) tertanggal 18 April 2019," kata Febri, Minggu (28/4/2019).

Dia menjelaskan, perpanjangan pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan. Pencekalan ini terkait dengan kebutuhan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Malang Rendra Kresna.

"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri karena dibutuhkan sejak dalam proses penyidikan ataupun dalam proses persidangan terkait penanganan perkara oleh KPK," ujarnya.

Dalam perkara ini KPK menduga Rendra menerima suap Rp3,45 miliar untuk membayar utang dana kampanye pada saat masa pencalonannya menjadi Bupati Malang tahun jabatan 2010-2015.

Pemilihan kepala daerah tersebut akhirnya dimenangkan kembali oleh Rendra. Uang tersebut diduga dari proyek pengadaan buku dan alat peraga untuk SD dan SMP di dinas pendidikan Kabupaten Malang.

Rendra juga diduga berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Hingga saat ini KPK telah memeriksa lebih dari 36 orang saksi.

KPK menjerat Rendra atas dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Zen Teguh

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut