Kasus Jiwasraya, Hidayat Nur Wahid Pertanyakan DPR Cuma Bentuk Panja

Felldy Utama ยท Minggu, 19 Januari 2020 - 05:00 WIB
Kasus Jiwasraya, Hidayat Nur Wahid Pertanyakan DPR Cuma Bentuk Panja

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 Hidayat Nur Wahid. (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendorong agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan fungsi pengawasan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pansus lebih penting dibandingkan panitia kerja (panja).

Hidayat menilai pembentukan pansus lebih tepat karena persoalan ini menyangkut lintas komisi di DPR, yakni Komisi III yang membidangi aspek hukum, Komisi VI (BUMN), dan Komisi XI yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan sekaligus mitra dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bila panitia kerja (panja) yang dibentuk, maka berdasarkan aturan dan konvensi di DPR, hanya berkaitan dengan satu Komisi, sehingga pengawasan dan pengusutan tidak komprehensif,” kata Hidayat di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Wakil Ketua MPR ini mengingatkan tentang penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf i UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).

Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan/atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.

Selain itu, ada pula Pasal 96 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi, ‘Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.’

BACA JUGA: Bukan Pansus, Komisi VI DPR Bentuk Panja Jiwasraya

Hidayat mengatakan, pilihan untuk membentuk pansus sangat tepat mengingat dugaan kerugian negara yang dialami dalam kasus Jiwasraya ini cukup besar. Bila berkaca kepada pengalaman sebelumnya, dalam Kasus Century dan Kasus Pelindo II yang nilainya lebih kecil dari Kasus Jiwasraya saja DPR membentuk Pansus.

“Berdasarkan penelusuran Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun. Itu pun baru potensi kerugian negara awal, sehingga bisa lebih besar dari itu. Kerugian tersebut lebih besar dari Kasus Century yang mencapai Rp 6,7 triliun atau kasus Pelindo II yang mencapai Rp6 triliun,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembentukan Pansus Jiwasraya untuk menyelesaikan persoalan secara utuh dan komprehensif, bersama dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung.

Menurutnya, upaya untuk membentuk pansus ini juga telah disampaikan oleh Fraksi PKS sebagai oposisi yang konstruktif bagi pemerintah sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.

“Pansus ini bukan untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah, tetapi sebagai pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional kami selaku anggota DPR, terutama terkait fungsi pengawasan DPR,” ucapnya.

Untuk diketahui, Komisi VI DPR memutuskan membentuk panja terkait kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Keputusan itu diambil dalam rapat internal yang juga memutuskan pembentukan Panja Perdagangan Komoditas, dan Panja BUMN Energi.

Dengan terbentuknya panja ini, wacana yang sempat mencuat untuk membentun pansus pun pudar. Komisi VI mengatakan, langkah hukum terhadap Jiwasraya kini juga sedang berjalan oleh Kejagung.


Editor : Zen Teguh