Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Tersangka Eks Anggota DPRD

Riezky Maulana ยท Selasa, 30 Juni 2020 - 15:14 WIB
Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Tersangka Eks Anggota DPRD

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. (Foto: iNews.id/Riezky Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018 hari ini, Selasa (30/6/2020). Ketiganya yaitu Cekman, Tadjudin Hassan, serta Parlagutan Nasution yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Iya benar. Hari ini KPK memanggil tiga tersangka mantan anggota DPRD Jambi atas nama Cekman dan kawan-kawan," ucap Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Ali mengatakan, para tersangka sudah tiba di Gedung lembaga antirasuah dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Untuk waktu kedatangannya, Ali tidak menjelaskan.

"Ketiganya sudah hadir dan saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa 23 Juni 2020, KPK telah menahan tiga tersangka lain dalam perkara yang sama. Mereka adalah mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston (CB) serta mantan wakil ketua AR Syahbandar (ARS) dan Chimaidi Zaidi (CZ).

Tersangka Cornelis Buston, AR Syahbandar, dan Chimadi Zaidi telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama sejak 23 Juni hingga 12 Juli 2020.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 18 tersangka termasuk mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola dan sebanyak 12 orang telah menjalani persidangan. Para pimpinan DPRD Jambi disebut meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600 juta per orang.

Kemudian, para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi. Termasuk membahas dan menagih uang “ketok palu” serta menerima uang untuk jatah fraksi.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Editor : Rizal Bomantama