Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Latar Belakangnya hingga Muncul Dugaan Pidana

Irfan Ma'ruf, Achmad Al Fiqri · Kamis, 24 November 2022 - 08:26:00 WIB
Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Latar Belakangnya hingga Muncul Dugaan Pidana
Menkominfo Johnny G Plate (foto: MPI)

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Seperti apakah konstruksi perkara tersebut? Berikut ulasan hingga perkara ini dinyatakan ada dugaan tindak pidana. 

Perkara ini mulai dibuka penyelidikannya pada bulan Agustus 2022. Ada laporan dugaan tindak pidana dalam proyek BTS 4G untuk mendukung aktivitas masyarakat yang beralih ke daring.

Proyek itu dilakukan sebagai upaya solusi saat masa pandemi Covid-19. Ketika itu hampir semua aktivitas dilakukan secara during. 

Pembangunan BTS 4G juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Tercatat total ada 4.200 titik dari tiga konsorsium yang tengah disidik. Dari tiga konsorsium tersebut terdapat lima paket dengan rinciannya.

Paket satu di Kalimantan 269 titik dan Nusa Tenggara 439 titik, paket dua Sumatera 17 titik, Maluku 198 titik, Sulawesi 512 titik, paket tiga Papua 409 titik dan Papua Barat 545 titik. Paket empat Papua 966 titik dan paket lima Papua 845 titik.

"Pengadaan ini banyak ya, ada di Natuna, pokoknya yang terletak di posisi terluar," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada MPI di kantornya, Rabu (23/11/2022). 

Hingga batas pertanggungjawaban proyek tersebut berakhir, banyak BTS tidak dapat digunakan. Kemudian Jampidsus mengerahkan 60 jaksanya untuk meneliti BTS-BTS tersebut. 

Awalnya penyidik mengaku kesulitan melakukan penelitian karena banyaknya BTS tersebut. Dengan cara manual hingga menggunakan teknologi, penyidik dapat mengungkap kasus ini. 

"Ada barang (BTS) yang belum jadi, ada yang 60 persen, disimpulkan ada bukti (pidana)," kata Ketut. 

Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menaikkan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (2/11/2022). Meningkatnya status tersebut dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi.

Di antara saksi-saksi tersebut, tim penyidik telah memanggil beberapa orang dari pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. 

"Total nilai proyek pengadaan BTS diketahui sekitar Rp10 triliun. Kemudian penyidik memperkirakan kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Ini masih dihitung BPKP," kata Ketut. 

Ketut mengatakan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan sejumlah kantor swasta dan juga Kominfo. Penyidik menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan tersebut. 

Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman kasus tersebut. Jika telah dinyatakan memenuhi kelengkapan alat bukti maka penyidik akan menetapkan tersangka. 

"Kita tinggal menunggu penyidik menentukan. Kalau sudah selesai melakukan pemeriksaan nanti akan gelar perkara menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam perkara itu," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengaku telah menyerahkan data administrasi keuangan terkait proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G ke Kejagung.

"Data-data terkait dengan proses administrasi keuangan itu sudah disampaikan ke Kejagung," katanya di Gedung DPR, Rabu (23/11/2022).

Editor : Reza Fajri

Halaman : 1 2

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda