Kasus Pengadaan BHS, KPK Tahan Mantan Dirut PT INTI Darman Mappangara

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:50 WIB
Kasus Pengadaan BHS, KPK Tahan Mantan Dirut PT INTI Darman Mappangara

Mantan direktur utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) ditahan KPK. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) menahanan salah satu tersangka kasus dugaan suap pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Dia adalah Darman Mappangara (DMP), mantan direktur utama PT INTI.

"Hari ini penyidik melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atas nama DMP (mantan Direktur PT INTI (Persero)) tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Dia mengatakan, Darman ditahan selama 20 hari pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Darman ditahan di Polres Jakarta Pusat.

"Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 18 Oktober hingga 6 November 2019 di Rutan Polres Jakarta Pusat," ujarnya.

KPK menduga tersangka Darman Mappangara memberikan suap kepada Andra Agussalam, saat itu selaku direktur keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk mengawal agar proyek BHS dikerjakan PT Inti.

KPK juga menduga Taswin Nur selaku staf PT INTI memberikan suap sebesar 96.700 dolar Singapura kepada Andra. Uang itu diduga sebagai pelicin agar PT INTI mengerjakan proyek BHS di enam bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II.

Proyek yang bernilai Rp86 miliar itu diduga ada campur tangan Andra yang mempercepat teken kontrak antara PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) dengan PT INTI dengan penunjukan langsung. Padahal penunjukkan langsung tersebut menyalahi aturan.

Andra juga menaikan DP dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal PT. INTI yang memiliki kendala cash flow.

Atas perbuatannya Darman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Djibril Muhammad