Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

JAKARTA, iNews.id - Mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara. Dia dinilai terlibat dalam kasus penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dari red notice.

Tuntutan itu dibacakan di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Di Usia 62 Tahun, PM Australia Anthony Albanese Nikahi Pacarnya

"Menuntut supaya majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara," ujar jaksa penuntut.

Selain pidana penjara dua tahun enam bulan, Prasetijo juga didenda pidana sebesar Rp100 juta subsider enam bulan penjara. Dalam menuntut, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Dalam hal yang memberatkan perbuatan Prasetijo tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak kepercayaan publik.

Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

"Hal yang meringankan terdakwa berperilaku sopan, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan meminta maaf," kata jaksa.

Selain itu, permohonan justice collaborator yang diajukan Prasetijo juga ditolak.

"Menyatakan permohonan terdakwa Prasetijo untuk jadi justice collaborator (JC) tidak diterima," kata Jaksa.

Diketahui, Prasetijo didakwa menerima suap dari Djoko Soegiarto Tjandra. Prasetijo disebut menerima 150.000 Dolar AS. Suap diberikan agar nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Penghapusan DPO dilakukan dengan memerintahkan penerbitan sejumlah surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Pihak imigrasi melakukan penghapusan DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada sistem keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.

Prasetijo dalam hal ini berperan menghubungkan mantan Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dengan pengusaha Tommy Sumardi.

Atas ulahnya, Prasetijo didakwa Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rizal Bomantama