Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekretaris MUI Kota Bekasi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi, Mardani Ahmad terkait perkara Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi. Kedua orang itu diajukan oleh Rahmat sebagai saksi untuk meringankannya.

"Hari ini, pemeriksaan saksi yang meringankan atas permintaan tersangka RE dalam perkara korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (23/3/2022).

Baca Juga

Maduro Melunak, Venezuela Siap Bahas Perjanjian Anti-Narkoba dengan AS

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan, atas nama Hasnul Kholid Pasaribu, Sekretaris MUI Kota Bekasi dan Mardani Ahmad selaku Ketua KNPI Kota Bekasi," imbuhnya.

Sebelumnya KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi), M Buyamin (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP), Mulyadi (Lurah Kati Sari), Wahyudin (Camat Jatisampurna) serta Jumhana Lutfi (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi).

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Sebut Pendidikan di Indonesia Masih Berorientasi Uang

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Ali Amril (Direktur PT MAM Energindo), Lai Bui Min (swasta), Suryadi (Direktur Kota Bintang Rayatri) serta Saifudin (Camat Rawalumbu).

Dalam perkara ini, Rahmat diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar, serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Rahmat diduga meminta commitment fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'sumbangan masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Rahmat melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Tak hanya itu, Rahmat diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

Editor: Reza Fajri