Kejagung Limpahkan Perkara Korupsi LPEI ke KPK

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan perkara dugaan korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelimpahan dilakukan demi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara.

"Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024). 

Baca Juga

AS Coba Rekrut Pilot Presiden Venezuela Maduro untuk Rencana Penculikan

Kuntadi menjelaskan, pihaknya telah mengusut kasus tersebut sejak 2021. Para tersangka diputus bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap. 

Baca Juga

KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri terkait Kasus Korupsi LPEI

Dalam pengembangannya, kata Kuntadi, Kejagung mendapat laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI yang melibatkan empat perusahaan pada 18 Maret 2024 lalu.

"Setelah kita pelajari dan setelah kita koordinasikan dengan intens, karena kita hanya menyangkut empat perusahaan dan KPK lebih luas, maka kita sepakati untuk efisiensi penanganannya, pada hari ini kita sepakati untuk lebih lanjut ditangani oleh KPK," ujarnya.

Baca Juga

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi di LPEI usai Dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung

Kuntadi menambahkan, Kejagung akan mendukung KPK dalam proses pengusutan kasus tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang telah mereka dapatkan.

"Semuanya akan kita serahkan dan dalam proses penanganannya kita akan men-support penuh KPK, komunikasi akan tetap kita laksanakan," ucapnya.

Baca Juga

Ini 4 Perusahaan Debitur LPEI Terindikasi Fraud Rp2,5 Triliun yang Dilaporkan Sri Mulyani

Diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari kalangan penyelenggara negara dan swasta.

Proses penyidikan kasus tersebut dalam tahap pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi dan penyitaan barang bukti. 

Baca Juga

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Perusahaan Debitur LPEI, Kerugian Capai Rp2,5 Triliun

Sejalan dengan itu, KPK mencegah tujuh orang tersebut ke luar negeri. Larangan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

Editor: Rizky Agustian