Kejagung Mulai Usut Kasus Beras Oplosan, Panggil 6 Produsen Pekan Depan

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyelidiki kasus beras oplosan terkait dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takaran. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Kejaksaan juga melalui tim Satgassus P3TPK (Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi (HET) yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Baca Juga

Eksekusi Mati di Iran Naik 2 Kali Lipat pada 2025

Anang menjelaskan, pihaknya akan memanggil enam produsen beras untuk dimintai keterangan pada Senin (28/7/2025) mendatang.

"Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan terhadap enam perusahaan. Kita sudah melakukan pemanggilan, hari Rabu kemarin sudah melakukan pemanggilan untuk hadir hari Senin," ujar dia.

Baca Juga

Bareskrim Bidik Tersangka Kasus Beras Oplosan: Bisa Perorangan dan Korporasi

Dia pun memerinci enam produsen beras yang dipanggil yakni PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Sebelumnya, Prabowo mengecam keras adanya kasus beras oplosan dengan modus beras biasa dikemas dengan stempel beras premium. Menurutnya, hal itu merupakan tindak pidana.

Baca Juga

Kasus Beras Oplosan Naik ke Penyidikan, Ditemukan Unsur Pidana

Baca Juga

Bareskrim Ungkap Potensi Kerugian Konsumen terkait Beras Oplosan Tembus Rp99,35 Triliun

“Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium, dijual Rp5000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana,” kata Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Dia juga mengaku mendapat laporan kerugian yang mencapai Rp100 triliun per tahun. Angka tersebut, kata dia, dinikmati oleh segelintir kelompok usaha.

Baca Juga

Pramono Minta Food Station Terbuka soal Dugaan Beras Oplosan: Jangan Ditutup-tutupi!

“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah Bea cukai inilah dan sebagainya ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4, 5 kelompok usaha,” tutur dia.

Prabowo tidak terima dengan praktik penipuan tersebut. Sebab, dia telah disumpah di hadapan rakyat. 

“Ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Saya perintahkan Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Ro100 triliun itu oke, kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” tegas dia.

Editor: Rizky Agustian