Kejagung Ungkap Alasan Direktur Jak TV Jadi Tahanan Kota, Dikenakan Wajib Lapor

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan Jak TV nonaktif Tian Bahtiar menjadi tahanan kota. Keputusan itu didasari riwayat penyakit jantung yang diderita Tian.

“Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Baca Juga

5 Perang yang Diprediksi Akan Pecah dalam 5 Tahun Mendatang

Keputusan itu ditetapkan setelah penyidik Kejagung berkonsultasi dengan dokter yang menangani Tian. Dia pun dikenakan wajib lapor.

“Setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” ujar dia.

Baca Juga

ATVLI Respons Direktur Jak TV Jadi Tersangka, Ajak Junjung Praduga Tak Bersalah

Harli mengatakan istri Tian menjadi jaminan pengalihan penahanan terhadap suaminya itu. Pihaknya juga memasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya.

“Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan,” ungkapnya.

Baca Juga

Direktur Jak TV Jadi Tersangka, IJTI: Kejagung Harusnya Koordinasi dengan Dewan Pers

Baca Juga

Headline iNEWS.ID: Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Suap Penanganan Perkara, termasuk Direktur Pemberitaan Jak TV

Diketahui, tersangka kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar diduga menerima uang sebesar Rp478.500.000. Hal ini diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar.

Menurut Qohar, Tian diberi pesan untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait penanganan perkara a quo, baik ketika di penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. 

Baca Juga

Dewan Pers Pastikan Tak Cawe-Cawe terkait Proses Hukum Direktur Jak TV oleh Kejagung

Tersangka mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV sehingga Kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para terdakwa atau tersangka.

Editor: Rizky Agustian