Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM, Berikut Alur Pengajuannya

Felldy Utama ยท Kamis, 28 Mei 2020 - 19:13:00 WIB
Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM, Berikut Alur Pengajuannya
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menegaskan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) merupakan syarat mutlak bagi warga yang ingin keluar masuk wilayah ibu kota. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra menjelaskan SIKM bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam penanganan wabah covid-19. Aturan ini merupakan salah satu pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Untuk mendapatkan SIKM, Benni berharap setiap individu terlebih dahulu mempelajari persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, definisi, dan tata cara atau prosedur pengajuan permohonan SIKM. Pemprov Jakarta menyediakan informasi pada laman corona.jakarta.go.id.

“SIKM berlaku untuk mendukung 11 sektor yang dikecualikan boleh beraktivitas selama PSBB. Sektor-sektor tersebut yaitu kesehatan, bahan pangan energi, komunikasi dan IT, keuangan logistik perhotelan konstruksi industri strategis pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ucap Benni pada dialog penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Benni menjelaskan SIKM diproses secara online, namun beberapa sektor seperti konstruksi bisa mengajukan dengan sistem tanggungan. Misal SIKM 20 pekerja bangunan ditanggung oleh mandornya.

”Pertama, pemohon mengunjungi website corona.jakarta.go.id. Lalu pilih menu urus izin yang kemudian akan diarahkan ke laman JakEVO. Persiapkan berkas persyaratan terlebih dahulu sebelum memulai permohonan perizinan, kemudian isi formulir permohonan dan unggah seluruh berkas persyaratan sesuai dengan format yang diminta," ucap Benni.

Kemudian JakEVO akan mengirimkan email kepada penjamin atau penanggung jawab untuk melakukan validasi atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jika penjamin bersedia menjamin pemohon dan terikat dengan peraturan perundangan maka permohonan akan dilanjutkan prosesnya.

Proses ketiga yaitu petugas DPMPTSP Pemprov Jakarta melakukan penelitian administrasi dan teknis permohonan perizinan. Keempat, jika permohonan perizinan SIKM disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
JakEVO akan mengirimkan surat elektronik ke email pemohon yang berisikan pemberitahuan SIKM telah diterbitkan disertai tautan untuk mengunduh SIKM Jakarta. Kemudian pemohon dapat mencetak SIKM secara mandiri.

"Pemohon juga dapat melihat sampai mana proses pengajuan izin secara langsung atau real time dengan melihat menu lacak permohonan anda," ujarnya.

Benni mejelaskan SIKM memiliki dua jenis yaitu SIKM bersifat perjalanan berulang dan SIKM bersifat perjalanan sekali. SIKM perjalanan berulang untuk mereka yang berdomisili di Jakarta namun bekerja atau memiliki tempat usaha di luar Jabodetabek.

"Atau mereka yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun bekerja atau tempat usahanya di Jakata,” kata Benni.

Benni mengingatkan masyarakat apabila melakukan pemalsuan SIKM dapat dikenakan hukuman paling lama 12 tahun penjara sesuai Undang Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tidak hanya itu, pemalsuan atau manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dikenakan pasal 263 KUHP.

Terkait dengan otentifikasi, SIKM telah dilengkapi dengan QR Code sehingga memudahkan petugas di lapangan dalam pemeriksaannya. Berdasarkan data Pemprov Jakarta per 27 Mei 2020, ada 259.813 pengguna internet yang mengakses perizinan SIKM dari laman corona.jakarta.go.id.

"Ada 6.622 permohonan SIKM yang diterima. Sebanyak 64 lainnya masih dalam proses," ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama