Kemenkeu Siapkan Perpres Pengalihan Pengadilan Pajak ke MA, Target Selesai Akhir Tahun

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengalihkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Draf regulasi tersebut telah selesai disusun dan akan memasuki tahap harmonisasi sebelum ditetapkan.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengatakan, penyusunan draf Perpres telah melalui konsultasi dengan berbagai instansi terkait. Proses selanjutnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan sebelum regulasi ditetapkan.

Baca Juga

Pajak Kurang Rp750 Triliun, DJP Kejar Target Rp2.357 Triliun hingga Akhir 2026

“Progresnya sudah ada konsultasi semuanya dan draftnya sudah ada dan sekarang menuju proses selanjutnya yang kita mau harmonisasi. Nanti setelah harmonisasi baru penetapan,” ujar Robert dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak ke MA merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 25 Mei 2023. Kebijakan ini bertujuan memperkuat independensi dan objektivitas peradilan dalam menangani sengketa perpajakan.

Baca Juga

DJP Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun hingga Akhir 2026, Bidik E-Commerce hingga Migas

Sebelumnya, pembinaan Pengadilan Pajak berada di bawah Kemenkeu. Padahal, kementerian tersebut juga menaungi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang keputusan atau produk hukumnya dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Pajak.

Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam upaya memperkuat independensi lembaga peradilan pajak. Dengan pengalihan pembinaan ke MA, Pengadilan Pajak diharapkan dapat menjalankan fungsi peradilan secara lebih independen dan objektif.

Baca Juga

ESDM Kaji Gasifikasi Batu Bara Jadi Metanol-Biodiesel, Siapkan Insentif Pajak Baru

Dalam amar Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023, MK menyatakan frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Mahkamah Agung”.

Sesuai mandat MK, pengalihan seluruh aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak ke MA harus diselesaikan secara bertahap paling lambat 31 Desember 2026.

Integrasi tersebut diharapkan memperkuat kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang independen, adil, dan objektif bagi wajib pajak maupun penanggung pajak dalam mencari keadilan.

Editor: Puti Aini Yasmin