Kemenkum Tanggapi Fatwa Haram Sound Horeg dari MUI Jatim: Harus Diatur dan Diawasi!

Baca Juga

PWNU Jatim Belum Putuskan Sound Horeg Haram, Ini Alasannya

“Yang terpenting adalah mengatur perizinan dan melakukan monitoring saat pelaksanaan sound horeg, sehingga keterlibatan instansi-instansi yang lebih berwenang menjadi sentral terkait hal ini,” ujarnya.

Razilu juga menyoroti bahwa banyak pertunjukan sound horeg selama ini menggunakan lagu dan materi musik milik pencipta lain untuk tujuan komersial, namun tanpa izin dan tanpa membayar royalti.

Baca Juga

Beda dengan MUI, Tim-9 PWNU Jatim Belum Putuskan Sound Horeg Haram

“Event organizer sound horeg juga sebaiknya mengurus perizinan dan membayar royalti. Karena penggunaan materi berhak cipta tanpa izin adalah pelanggaran hukum,” katanya.

DJKI Kemenkum menilai pentingnya pengawasan dan regulasi sound horeg demi menjaga ketertiban umum serta menghormati hak kekayaan intelektual para kreator musik. Kegiatan seni boleh saja berlangsung, asalkan tidak merusak nilai moral dan hukum yang berlaku

Editor: Donald Karouw