Kepala BRAN Bertemu Ketua Komnas HAM, Bahas Penanganan Konflik Agraria

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo bertemu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pertemuan dilakukan untuk bersinergi menyelesaikan berbagai permasalahan konflik agraria. 

"Yang jelas kami terus bersinergi. Antara BRAN dengan Komnas HAM terkait penyelesaian masalah konflik agraria. Itu langkah pertama," ujar Dedi usai pertemuan di kantor Komnas HAM pada Jumat (23/10/2026).

Baca Juga

Dilantik Jadi Kepala BRAN, Dedi Prasetyo Siapkan Struktur Organisasi hingga 4 Deputi

Dedi menjelaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menjalin kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Komnas HAM untuk mengatasi permasalahan konflik agraria di Indonesia. 

"Nanti kita bentuk MoU antara BRAN dan Komnas HAM. Itu dulu yang harus menjadi fokus kami," kata Dedi. 

Baca Juga

Celetukan Anggota DPR saat Rapat Bahas Nama Badan Reforma Agraria: BRAN atau Gibran?

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pertemuan ini untuk memberikan saran dan masukan kepada BRAN dalam menjalankan tugas ke depan untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, serta upaya pencegahan agar sengketa lahan tidak terus berulang.

"Sehingga pertemuan siang hari ini dimaksudkan untuk memberikan masukan terkait dengan bagaimana ke depan BRAN mesti bekerja ya, merespons, dan benar-benar bekerja untuk melakukan reforma agraria dalam menangani kasus-kasus konflik agraria ke depan sekaligus juga upaya untuk melakukan pencegahan agar konflik agraria tidak terus-menerus terjadi," kata Anis. 

Lebih lanjut, dia menegaskan upaya pertemuan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Komnas HAM dengan BRAN agar penanganan konflik agraria berbasis pendekatan HAM di Indonesia dapat terwujud dengan baik. 

"Dan juga kita akan upayakan agar ada kerja sama secara kelembagaan antara Komnas HAM dengan BRAN dalam penanganan konflik agraria agar penanganan ini berbasis pendekatan hak asasi manusia," kata Anis.

Editor: Reza Fajri