Ketua DPR: Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

JAKARTA, iNews.id - DPR masih menyoroti masih tingginya peredaran narkoba di Tanah Air padahal aparat berwenang sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap bandar, pengedar, dan pengguna narkoba.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu, perlu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyusul perkembangan zaman di mana peredaran, perdagangan, dan penyelundupan narkoba sudah semakin canggih.

Mampukah Serangan Balas Dendam Trump Melemahkan ISIS di Suriah?

"Saya sudah berkali-kali menyerukan jihad melawan narkoba. Ini butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya dari aparat hukum saja, melainkan yang paling utama dari masyarakat sekitar," kata Bambang usai menyaksikan pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Meski begitu, dia mengapresiasi kerja keras Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI AL, Bareskrim Polri, Imigrasi, serta aparat lain yang saling bahu membahu menggagalkan penyelundupan narkoba.

Ijeck: Narkoba Rusak Sendi Sosial dan Agama di Sumut

"Dari proses pengintaian dan pengejaran tak kenal lelah, akhirnya 2,6 ton narkoba bisa diamankan. Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba," ujarnya.

Dia menilai, revisi UU Narkotika sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Misalnya, terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera. "Bandar dan sindikatnya juga antarnegara. Saya ingin revisi UU Narkotika bisa menjawab berbagai tantangan tersebut," ujarnya.

Dia menilai keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan narkoba merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjaga masa depan bangsa. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya melakukan tindakan hukum terhadap pedagang dan korban, namun juga sudah dilakukan pencegahan sejak di pintu masuk wilayah Indonesia.

"Jihad memerangi Narkoba sudah dilakukan dari hulu sampai hilir. Aparat di wilayah perbatasan maupun intelijen kita semakin kuat. Memang masih belum sempurna, namun terus akan kita tingkatkan dan salah satunya melalui revisi UU Narkotika yang sedang akan dibahas di DPR," katanya.

Editor: Azhar Azis