Ketua KPU Hasyim Asy'ari Didesak Mundur, DEEP Indonesia: Sudah Berkali-kali Langgar Etik

JAKARTA, iNews.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) telah menyatakan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketua KPU Hasyim Asy’ari bahkan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyayangkan DKPP hanya memberi peringatan keras terakhir kepada Hasyim dan komisioner KPU lainnya. Meskipun diakui putusan DKPP tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Baca Juga

Pejabat AS Frustrasi, Ungkap Senjata UEA Perpanjang Genosida Sudan

“Harusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Ketua KPU. Pelanggaran etik berkali-kali menunjukkan bahwa memang Ketua KPU telah mencederai proses penyelenggara pemilu dan merusak demokrasi," ujar Neni.

Menurutnya, publik juga menjadi ragu terhadap penyelenggara pemilu jika tidak bisa independen dan lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu. Ketua KPU dinilai semestinya memiliki rasa malu ketika akademisi sudah menyerukan etika politik.

Baca Juga

Pelanggaran Etik Ketua KPU Terbukti, Ini Imbauan TPN untuk Prabowo-Gibran

“DEEP Indonesia meminta agar Ketua KPU menyadari pelanggaran etiknya dan dapat mundur dari jabatannya. Sebab sudah sepatutnya tidak perlu dilanjutkan lagi karena terbukti ada pelanggaran etik," ujar Neni.