KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL

Hal ini dalam rangka mendukung salah satu program strategis Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai implementasi Pembangunan Ekonomi Biru yaitu Menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan baik budidaya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri, dalam hal ini pengembangan budidaya Lobster.

“Kami, Ditjen PSDKP sebagai Benteng KKP akan terus menindak tegas setiap perbuatan ilegal di perairan Indonesia sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan kami juga meminta agar para penyelundup menghentikan aksinya, sebab aparat penegak hukum, akan selalu siaga mengawasi sumber daya perikanan, termasuk BBL sebagaimana diamanatkan dalam Permen KP 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia,” ucapnya. 

Dia juga mengatakan, “Menurut dugaan hasil dari penyidikan. Penyelundup melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sanksi pada pasal 86 paling lama 10 tahun kurungan atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 dan pasal 88 paling lama 6 tahun kurungan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000."

Diketahui, speedboat penyelundup BBL berhasil dikuasi oleh URC Hiu Biru 02 pukul 18.30 WIB setelah 16 jam pengintaian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait penyelundupan tersebut, pada Minggu (28/8/2022).

“Setelah mendapatkan informasi, Tim URC Hiu Biru 02 langsung bergerak dan melakukan pengejaran terhadap penyelundup BBL di perairan Pulau Sambu. Kemudian speedboat tersebut berhasil ditangkap dengan posisi kandas di karang Pulau Anak Sambu di titik 1°10,37 LU 104°53,37' BT dan untuk crew langsung melompat kelaut, serta melarikan diri ke anak Pulau Sambu,” tutur Adin.