KNPI Gelar Dialog Bertajuk Menakar Parpol Non-Parlemen di Pemilu 2029, Dorong RI Tetap jadi Negara Demokrasi 

JAKARTA, iNews.id - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar dialog bertajuk 'Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik; Menakar Tantangan Partai Politik Non Parlemen' di Gedung Joeang '45, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025) sore.

Menurut Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa dialog publik ini menjadi agenda pembuka awal tahun DPP KNPI. Ia menyampaikan tekad KNPI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi seutuhnya.

Baca Juga

Arab Saudi Bakal Borong 48 Jet Tempur Siluman F-35, Kedigdayaan Israel Terancam

"Ini menjadi salah satu agenda pembuka kami di awal tahun juga akan kami lanjutkan daerah lainnya ini menjadi satu kabar baik yang di mana kenapa kami sampaikan?" kata Putri usai dialog publik, Jumat (17/1/2025).

"Karena demokrasi terbuka luas dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokrasi seutuhnya jadi kami sebagai pemuda untuk bagaimana ke depan untuk yang di mana ke depan anak muda yang benar benar menjadi penerus, tonggak utama, menjadi estafet penerus kepemimpinan dan hidup berdemokrasi tentunya menjadi pesan bersama akan kaji," tutur dia

Baca Juga

Update Kericuhan Liga Pelajar KNPI Cup, Kasek dan Panpel Dikumpulkan di Polres Majalengka

Ia pun mengaku akan terus membuka komunikasi agar segala usulan bisa dibicarakan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

"Kita akan membuka ruang diskusi akan kita bawa ke Banggar DPR dan menjadi salah satu usulan usulan dan ini harapan anak muda bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan apa pun. Kami pemuda berpesan mempunyai pemimpin yang memang dibutuhkan masyarakat bukan yang tidak memenuhi Kesejahteraan rakyat," ucap dia.

Baca Juga

Suporter Ricuh Usai Pertandingan Sepak Bola KNPI Cup Majalengka, 1 Orang Dibacok

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa diskusi publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presidential Threshold atau ambang batas pengusungan Presiden-Wakil Presiden pada 2029.