Komisi I DPR Setujui RUU ITE Dibawa ke Paripurna, Siap Disahkan Jadi Undang-Undang

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Hal ini telah diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi I DPR bersama pemerintah hari ini.

"Keseluruhan fraksi sudah menyampaikan pandangan mini akhir terhadap perubahan Undang-Undang ITE untuk selanjutnya dibawa pada tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga

Bambang Pacul Sebut Serangan Hoaks di Medsos Mulai Sasar Basis Massa PDIP Jateng

Diketahui, terdapat tujuh perubahan substansi utama dalam revisi UU ITE tersebut. Pertama, perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat 1 mengenai muatan kesusilaan; Ayat 3 mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

"Ayat 4 mengenai pemerasan atau pengancaman yang dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," tutur Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU ITE Abdul Kharis Almasyhari.

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Temuan Aiman soal Dugaan Oknum Aparat Tak Netral Bukan Hoaks

Kedua, perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 1 mengenai keterangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketiga, perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.