Komisi II DPR Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Resmi Dimulai

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.

Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembentukan Panja telah disahkan melalui rapat internal komisi. Dengan demikian, proses penyusunan revisi UU Pemilu mulai berjalan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Forum Rektor Muhammadiyah Temui Fraksi Golkar DPR, Minta RUU Pemilu Dikaji Mendalam

“Komisi II DPR RI hari ini secara formal telah mengesahkan Panitia Kerja penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu,” ujar Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Dia menegaskan, pembentukan Panja menjadi tahapan formal bagi DPR untuk mulai membahas revisi UU Pemilu. Komisi II selanjutnya akan menyusun tahapan dan jadwal pembahasan.

Baca Juga

Dasco Sebut Pembahasan RUU Pemilu Masih Dinamis, Jamin Tampung Semua Usulan

“Mulai hari ini, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses revisi Undang-Undang Pemilu berjalan secara formal di DPR RI melalui Panja yang dibentuk di Komisi II DPR RI,” katanya.

Rifqinizamy menambahkan, Komisi II akan menyusun jadwal pembahasan pada Senin mendatang. Jadwal tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media.

Baca Juga

Sekjen Perindo: RUU Pemilu Versi Partai-Partai Nonparlemen di GKSR bakal Diserahkan ke DPR

“Senin akan datang kami akan menyusun jadwalnya dan kami akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui rekan-rekan media,” tuturnya.

Pembentukan Panja menjadi bagian dari tahapan awal pembahasan RUU Pemilu di lingkungan Komisi II DPR RI. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dalam proses legislasi di DPR.

Baca Juga

GKSR Usul Ambang Batas Parlemen 1 Persen dalam Revisi UU Pemilu

Rifqinizamy menegaskan, proses tersebut menjadi bagian dari kerja formal Komisi II dalam menyusun revisi regulasi kepemiluan.

Editor: Rizky Agustian