Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ini Sebabnya

Menurutnya, ada berbagai persoalan lain selain peristiwa telantarnya sejumlah jemaah haji usai menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Diah memberi contoh persoalan toilet yang mungkin di hari-hari biasa merupakan hal sepele, namun saat pelaksanaan haji menjadi sangat signifikan, apalagi bagi lansia.

“Toilet itu antrenya kurang lebih satu jam karena jumlah jemaahnya yang luar biasa. Nah antre satu jam ini yang lansia kan kasihan. Kita melihatnya sedih. Keran juga kemarin ada yang bocor. Ada juga lansia-lansia yang itu di Mina jalan ke Jamarat, padahal harusnya bisa dibadalkan,” tuturnya. 

Diah juga meminta pemerintah mengevaluasi betul persoalan maktab sehingga kejadian jemaah haji yang tidur di luar tenda di Mina tidak terjadi lagi buntut kelebihan kapasitas. Apalagi dalam kejadian tersebut juga terdapat lansia.

“Bagaimana formatnya di tenda itu, siapa yang jaga karena memang harus bermalam di sana. Yang paling berat dalam ibadah haji itu memang di Arafah-Mina karena enggak ada transportasi. Jadi orang itu sekali lempar jumrah bisa berjalan 2-3 km minimal dari tenda-tenda maktab kita. Nah ini pulang pergi 3 kali, kebayang dalam kondisi panas, lalu tidur di tenda ada yang di luar, belum lagi keterbatasan toilet,” ucapnya.

Diah menyatakan kondisi seperti itu perlu manajemen yang efektif dan efisien. Salah satu solusinya bisa dengan adanya tim teknis yang mengontrol kegiatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Ini untuk memastikan quality control sehingga pelayanan terhadap jemaah haji lebih optimal,” kata Diah.

Lewat tim teknis itu, komposisi petugas yang menangani jemaah selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga bisa lebih jelas. Harapan Diah, setiap kendala yang ada bisa langsung cepat diselesaikan apabila ada petugas yang in charge.

“Misalnya satu petugas haji itu bisa meng-handle berapa jemaah, jadi komposisinya satu petugas pegang berapa jemaah. Kemudian berapa persen petugas yang efektif, karena petugas ini tidak selalu mendampingi jemaah,” ucapnya.

Tim teknis quality control juga bisa berperan untuk mengantisipasi maktab bagi jemaah haji yang malah dipakai oleh peziarah. Sebab tak sedikit ditemukan peziarah yang memanfaatkan fasilitas haji sehingga jemaah haji justru terkena imbasnya karena jatah tendanya diambil.

"Masalah tenda kita diambil untuk ziarah, yang visanya itu visa turis atau visa kunjungan. Ini juga harus dievaluasi dalam kerangka manajemen," kata Diah.

Tak hanya soal tenda, legislator dari Dapil Jawa Barat III itu menyoroti soal kualitas pemondokan jemaah haji secara keseluruhan. Diah meminta penyelenggara haji terus melakukan kontrol kualitas pelayanan terhadap jemaah, termasuk dalam hal pemondokan atau hotel tempat jemaah menginap selama menjalankan ibadah haji.

“Kita perlu juga petugas untuk melakukan kontrol. Misalnya itu ada hotel yang pelayanan itu setiap hari seprainya diganti, ada yang selama sebulan seprainya tidak diganti padahal satu kamar itu 5-7 orang,” ucap Diah.