Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ini Sebabnya

Mengenai kualitas hotel, pimpinan di DPR yang membidangi urusan agama tersebut meminta Kemenag untuk melakukan standarisasi. Diah menyebut, persoalan sistem kontrol ini kembali pada sistem manajemen penyelenggaraan haji.

“Perlu ada yang satu atau dua minggu sekali berkomunikasi dengan pemilik hotel, ajukan komplain kita minta perbaiki layanannya. Jadi standar service semua jemaah itu menurut saya harus sama,” ujarnya.

Di sisi lain, Diah mendorong Kemenag untuk melakukan evaluasi terkait sistem kerja petugas haji. Sebagai ujung tombak pelayanan haji, Kemenag harus bisa mencari format sebaik mungkin mengenai kebutuhan SDM yang bertugas memberi pelayanan kepada jemaah haji.

“Termasuk juga jam kerja. Karena jam kerjanya enggak rata, ada yang mungkin sedikit, ada yang sampai 16 jam sehari. Beban kerjanya bertambah, tapi SDM-nya tidak dipersiapkan dengan beban kerja yang bertambah itu. Ini harus diperbaiki. Nanti kita evaluasi,” tutur Diah.

“Kita juga berharap misalnya kamar petugas itu kalau bisa jangan satu kamar 5 orang, sudah gitu enggak ada mesin cuci. Ini 2 bulan lho. Bagaimana mereka membantu sebagai personal asistennya, kalau untuk dirinya sendiri kerepotan," tuturnya.

Penerapan sistem shift atau pembagian jadwal kerja petugas juga dinilai menjadi hal yang penting. Apalagi pelaksanaan ibadah haji banyak yang dilakukan malam hari sehingga stamina petugas dalam memberi pelayanan kepada jemaah dapat dipastikan berjalan dengan baik.

“Jadi manajemen SDM dan energi ini yang selama ini belum pernah kita exercise. Kita simulasikan lah, cara kerjanya bagaimana. Harus ada shift dalam sistem kerja, pembagian tugas karena petugas kan juga manusia, tubuh juga butuh istirahat,” ucapnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan memperbanyak pemberdayaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi sebagai tambahan pendamping haji. Saat ini tenaga pendamping haji musiman hanya berkisar 200 orang yang diberdayakan sebagai tambahan tenaga dalam pelayanan haji oleh Kemenag. 

"Selama ini kan kita bicaranya fasilitas makanan dan hotel tapi saya melihatnya dalam pengawasan haji ini, saya coba melihat dari perspektif lain. Manajemen pelayanan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan haji," ucap Diah. 

Berbagai kesulitan yang dihadapi jemaah haji Indonesia disebut akan dibahas oleh DPR bersama Kemenag. Diah berharap ke depannya pemerintah memiliki solusi atas persoalan-persoalan teknis yang terjadi di lapangan. 

"Ini jadi PR, kita melihat ini dalam kerangka sebuah manajemen kerja dan manajemen sumber daya termasuk juga energi. Ini akan diperbaiki, akan kami evaluasi kembali bagimana SOP-nya, penangannya, dan lain-lain,” tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama