Komnas HAM Tak Akan Panggil Paksa Pimpinan KPK soal Polemik TWK

JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak akan memanggil paksa pimpinan KPK jika pada agenda pemanggilan berikutnya mereka tak hadir. Surat pemanggilan kedua telah dilayangkan Komnas HAM hari ini, Kamis (9/6/2021) setelah pada Selasa (8/6/2021), pimpinan KPK tak memenuhi undangan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menuturkan, pemanggilan paksa dalam membuat terang sebuah peristiwa dinilai tak efektif. 

Baca Juga

Ben Gvir Bagikan Manisan saat Parlemen Israel Setujui RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

"Penggunaan upaya paksa belum akan digunakan. Kami kira tidak akan efektif, tapi memang kewenangan itu ada," ucap Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021) siang.

Dia menjelaskan, Komnas HAM memberi kesempatan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan TWK ini, tak terkecuali pimpinan KPK untuk memberikan keterangan sejelas mungkin. Menurutnya, jika memang tetap tak hadir, lembaga antirasuah akan kehilangan haknya.

Baca Juga

Polemik TWK, Komnas HAM Layangkan Panggilan Kedua untuk Pimpinan KPK

"Kalau tidak mau hadir berati melepaskan haknya dan melepaskan kesempatannya. Kami berharap pemanggilan kedua itu yang terakhir agar kasus ini segera kita rumuskan ini," katanya.

Nantinya, setelah permintaan faktual kepada pihak terkait telah selesai, Komnas HAM akan meminta keterangan ahli yang berjumlah lebih dari dua orang. Dia pun menargetkan kesimpulan dan rekomendasi dapat dikeluarkan pada akhir bulan Juni 2021.

"Kami berharap akhir bulan ini kelar. Kami dapat pernyataan pegawai yang lulus, Komnas HAM menguji dokumen dengan objektif. Harus menunjukkan independensi sebagai lembaga HAM. Kalau minggu depan pemeriksaan faktual selesai baru panggil ahli. Lebih dari dua ahli lah yang kami panggil," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama