Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Hercules dan GRIB Jaya Datangi Kantor ATR/BPN, Bawa Spanduk Desak Tangkap Mafia Tanah
Advertisement . Scroll to see content

Konflik Agraria Bikin Tanah Terbengkalai, Investasi dan Peluang Kerja Disebut Bisa Ikut Terhambat

Jumat, 20 November 2026 - 17:23:00 WIB
Konflik Agraria Bikin Tanah Terbengkalai, Investasi dan Peluang Kerja Disebut Bisa Ikut Terhambat
Diskusi 'Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta (Dok. Istimewa)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Ketidakpastian hukum dan tata kelola pertanahan dinilai dapat menghambat investasi, pembangunan, hingga penciptaan lapangan kerja. Tanah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi justru berpotensi terbengkalai akibat konflik kepemilikan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda mengatakan, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan jika akses terhadap sumber daya produktif hanya dikuasai kelompok tertentu.

Dia juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan memberikan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul dalam diskusi 'Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).

Nailul menilai reforma agraria tidak cukup hanya dilakukan melalui pembagian sertifikat tanah. Kepastian legalitas kepemilikan perlu disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” katanya.

Dia menambahkan, konflik pertanahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar daripada nilai tanah yang disengketakan. Lahan yang tidak bisa dimanfaatkan berpotensi menghambat kegiatan usaha, pembangunan dan investasi.

Kondisi tersebut juga dapat menghilangkan peluang penciptaan lapangan kerja serta mengurangi potensi penerimaan pemerintah dari aktivitas ekonomi yang batal berjalan. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup dipandang sebagai persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian investasi dan pemanfaatan aset.

Persoalan serupa disoroti Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Dia menilai tata kelola pertanahan harus memperhatikan hak dasar masyarakat dan keadilan dalam penguasaan sumber daya. Menurut Iwan, tanah memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan tempat tinggal, pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.

Iwan menyebut ada tiga aspek penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam penguasaan tanah, serta pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan, kepastian hak tidak cukup hanya dibuktikan dengan sertifikat. Negara juga harus memastikan kejelasan objek tanah, pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya.

Selain itu, Iwan menyoroti belum terintegrasinya data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Data yang tersebar di berbagai lembaga dan tidak saling terhubung berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim serta ketidakjelasan status tanah.

Dia juga meminta lembaga pertanahan tidak hanya mengarahkan masyarakat yang menghadapi sengketa sertifikat atau klaim kepemilikan untuk menyelesaikan persoalan melalui pengadilan.

“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya,” kata Iwan.

Berdasarkan catatan KPA, sepanjang 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria dengan luas lahan sekitar 914.574 hektare. Konflik tersebut berdampak terhadap 123.612 keluarga. Konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan, kemudian disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan dan fasilitas militer.

Sementara itu, advokat yang juga kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi, mencontohkan sengketa lahan yang tengah ditangani di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta. Sengketa tanah seluas sekitar 5.700 meter persegi tersebut telah berlangsung selama 36 tahun.

Menurut Muchibi, konflik yang berkepanjangan membuat lahan tersebut belum bisa dimanfaatkan meskipun berpotensi menjadi aset produktif.

Editor: Reza Fajri

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut