KPK: 14.201 Caleg Terpilih Sudah Setor LHKPN, 5.681 Belum Lapor

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 14.201 calon legislatif (caleg) terpilih telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sekitar 5.681 lainnya belum melapor.

"Sampai tanggal 18 Juli 2024, KPK telah menerima data dari KPU data, data LHKPN sebanyak 14.201 orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Baca Juga

Gempa 5,5 SR Guncang Bangladesh, 5 Orang Tewas

Tessa pun mendorong caleg terpilih yang belum menyampaikan LHKPN untuk segera melaporkan jumlah kekayaan mereka ke KPK.

"Masih ada sekitar 5.681 calon terpilih yang belum melaporkan LHKPN," ujarnya.

Baca Juga

KPK Ungkap 4 Manfaat bagi Anggota DPR-DPRD Terpilih Lapor LHKPN

"Untuk itu KPK mendorong para caleg ini agar segera melaporkan LHKPN-nya sebelum batas waktu 21 hari sebelum pelantikan," sambungnya.

Sekadar informasi, caleg terpilih pada Pemilu 2024 terancam tak bisa dilantik apabila tak melaporkan harta kekayaannya. Hal itu mengacu pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

Baca Juga

KPK Segera Surati Thomas Djiwandono hingga Sudaryono Wamen Baru agar Lapor LHKPN

"Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara," kata Komisioner KPU, Idham Holik mengutip aturan PKPU, Selasa (16/7/2024).

Caleg yang telah melaporkan LHKPN-nya diwajibkan memberikan tanda terima ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Dalam aturan yang sama, KPU memberikan tenggat waktu paling lama 21 hari sebelum pelantikan.

Baca Juga

KPK: 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Setor LHKPN

Sehingga, kata Idham, apabila calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka terancam tidak bisa dilantik. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024.

"Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," kata dia.

Baca Juga