KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri terkait Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPR

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 7 orang bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, pencegahan ini demi melancarkan penyidikan perkara. 

Baca Juga

Terancam Diinvasi China, Taiwan Borong Senjata AS Senilai Rp185,6 Triliun

"Karena telah berjalannya proses penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020, dan agar para pihak terkait dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemanggilan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Ali, Selasa (5/3/2024). 

Ali menyebut, pihaknya telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pencegahan 7 orang tersebut. 

Baca Juga

KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

"Cegah ini diajukan dan berlaku untuk 6 bulan ke depan sampai Juli 2024," ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, KPK akan memperpanjang pencegahan tersebut. Hal itu menyesuaikan kebutuhan penyidikan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 7 orang itu adalah, Sekjen DPR, Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR, Hiphi Hidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman dari swasta.

Editor: Reza Fajri