KPK Geledah Kantor BPKAD dan Bappelitbang Kepri, Dokumen Anggaran Disita

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hari ini, Rabu (18/9/2019). Dua lokasi tersebut Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan terkait kasus dugaan izin pemanfaatan laut dalam proyek reklamasi dan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun.

Houthi Akan Hentikan Serangan ke Israel dan Kapal-kapal di Laut Merah

"Hari ini tim KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di dua lokasi hari ini di Kepri, yaitu Kantor BPKAD Provinsi Kepri dan Kantor Bappelitbang Provinsi Kepri," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2019).

Usai penggeledahan di dua lokasi itu, Febri mengungkapkan, tim KPK menyita sejumlah dokumen terkait anggaran. Dokumen yang diamanakan nantinya akan dianalisis dan dijadikan sebagai barang bukti.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Nonaktif Kepri Selama 40 Hari

"Dari dua lokasi tersebut diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di OPD masing-masing," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Nurdin Basirun selaku subernur Kepri, Abu Bakar dan Kock Meng dari pihak swasta. Nurdin diduga menerima suap sebesar 11.000 dolar Singapura dan Rp45 juta dari Abu Bakar sebagai pihak swasta yang ingin mendapatkan izin pemanfaatan laut untuk reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

KPK Geledah Kantor Dishub Kepri terkait Suap Gubernur Nurdin Basirun

Nurdin juga diduga tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya yakni 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar Amerika, 527 Ringgit Malaysia, 500 Riyal Saudi, 30 dolar Hongkong, dan 5 euro. Selain itu, KPK menemukan uang Rp132.610.000 di rumah Nurdin. KPK juga menyita Rp3.737.240.000,00 dari Nurdin.

Atas perbuatannya, Nurdin sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad