KPK Kaji Penerapan Restorative Justice pada Kasus Korupsi, Ini Pertimbangannya

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut lembaganya tengah mengkaji penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi. Dia menegaskan KPK selalu terbuka terhadap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat tentang cara-cara pemberantasan korupsi yang berlandaskan asas keadilan.

Hal itu disampaikan Ghufron saat menjadi pembicara dalam webinar nasional bertajuk ‘Restorative Justice untuk Penyelesaian Kasus Korupsi’, Jumat (28/10/2022).

Baca Juga

Australia Bikin Perjanjian Keamanan dengan Indonesia, Jawab Isu Rusia Ingin Kerahkan Pesawat Pengebom Nuklir ke RI

“Sampai saat ini kami masih melakukan kajian tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi. Ini adalah proses pencarian bentuk bagaimana agar proses hukum itu benar-benar menyelesaikan masalah bangsa ini dari tindak pidana korupsi,” kata Ghufron dikutip Sabtu (29/10/2022).

Menurut Ghufron, dalam melakukan upaya penindakan, KPK masih mengikuti proses peradilan yang bersifat 'iniquisitoir' atau pemeriksaan. Dalam hal ini, kebenaran akan didapatkan melalui serangkaian proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga mencari kebenaran materiel di persidangan. 

Baca Juga

Johanis Tanak Dilantik sebagai Wakil Ketua KPK

“Melalui putusan pengadilan ini, diharapkan dapat menghasilkan kebenaran dah keadilan baik bagi pelaku tindak pidana korupsi, korban, dan kepentingan negara,” tuturnya. 

Di sisi lain, dalam konsep restorative justice, Ghufron mengatakan tindak pidana korupsi memiliki perbedaan dengan pidana umum. Hal itu terlihat pada satu kasus tindak pidana korupsi, biasanya dilakukan lebih dari satu orang atau kejahatan komunal.