KPK Periksa Markus Nari terkait Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyidikan terkait kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Beberapa tersangka terkait kasus tersebut bahkan sudah berstatus terpidana, salah satunya adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memeriksa Markus Nari dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus e-KTP. Ini adalah pemeriksaan kedua untuk Markus Nari.

Serangan Israel Berlanjut di Tepi Barat, Lebih dari 8.600 Warga Palestina Ditahan

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap MN (Markus Nari) sebagai tersangka terkait kasus e-KTP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019).

Anggota DPR RI, Markus Nari akhirnya ditahan KPK sejak 1 April 2019. Da ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017. Butuh dua tahun untuk membuat Markus akhirnya mengenakan rompi tahanan KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ditahan KPK, Tersangka Korupsi E-KTP Markus Nari Senyum ke Wartawan

KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka pada 19 Juli 2017 setelah mencermati sejumlah fakta yang muncul dipersidangan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto.

KPK menduga Markus Nari telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam pengadaan e-KTP pada 2011-2013. Politikus Partai Golkar itu diduga telah menerima uang Rp4 miliar dari mantan Dirjen Dukcapil Irman yang saat ini telah berstatus narapidana.

Prihatin atas Vonis Keponakannya, Setnov: Kasihan karena Dia Pengantar

KPK menduga penerimaan uang itu untuk memuluskan perpanjangan anggaran proyek e-KTP sebanyak Rp1,4 triliun di DPR pada 2012. Diketahui pada saat itu Markus masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Atas perbuatannya, Markus Nari disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad