Ditahan KPK, Tersangka Korupsi E-KTP Markus Nari Senyum ke Wartawan

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 02 April 2019 - 00:35 WIB
Ditahan KPK, Tersangka Korupsi E-KTP Markus Nari Senyum ke Wartawan

Politikus Partai Golkar Markus Nari resmi menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Senin (1/4/2019) malam. (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id – Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 19 Juli 2017, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/4/2019). Butuh waktu hampir dua tahun bagi KPK untuk membuat Markus mengenakan rompi tahanan berwarna jingga terkait kasus rasuah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah itu.

Usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, Markus keluar dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.56 WIB. Kedua tangan Markus tampak mengarah ke depan, dalam keadaan diborgol. Tak ada raut penyesalan ataupun sedih di wajahnya. Alih-alih menyesal, pria itu justru tampak tersenyum kepada awak media sebelum masuk ke dalam mobil tahanan.

“MN (Markus Nari) ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Dalam kasus ini, Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017 setelah KPK mencermati sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa (kini terpidana) atas nama Irman dan Sugiharto.

KPK menduga Markus Nari telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam pengadaan e-KTP pada 2011-2013. Politikus Partai Golkar itu diduga telah menerima uang Rp4 miliar dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil) Irman.

KPK menduga penerimaan uang itu untuk memuluskan perpanjangan anggaran proyek e-KTP sebanyak Rp1,4 triliun di DPR pada 2012. Diketahui pada saat itu Markus masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Atas perbuatannya, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Ahmad Islamy Jamil