KPK: Proyek Meikarta Digarap sebelum Izin Turun

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK menemukan indikasi penanggalan mundur (backdate) dalam sejumlah rekomendasi perizinan proyek yang digarap Lippo Group itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, berdasarkan penyidikan, diduga sejumlah rekomendasi pembangunan Meikarta diberikan sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbit.

Baca Juga

Jenderal Taiwan Waspada Latihan Militer China untuk Persiapan Perang, Bersumpah Akan Melawan

"KPK menemukan backdate dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta, yakni sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB, perizinan lingkungan, pemadam kebakaran, dan lain-lain,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (13/11/2018).

Febri menjelaskan, KPK menduga perizinan di Meikarta ini tidak hanya terjadi di bagian administrasi pada proses berjalan. Namun, telah bermasalah sejak awal ketika persoalan tata ruang belum selesai dan juga beberapa aspek-aspek yang lebih fundamental.

Baca Juga

Bertemu Neneng, James Riady Ngaku Hanya Ucapkan Selamat Melahirkan

"Jadi itu juga menjadi bagian dari penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh tim KPK saat ini, karena kami tentu saja harus membuktikan dugaan suap terhadap Pemkab Bekasi tersebut terkait dengan perizinan sehingga hal-hal yang terkait dengan itu kami dalami lebih lanjut," ujarnya.