KPK Sebut Kerja Sama dengan Nazaruddin terkait Whistleblower Kasus E-KTP

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan tidak pernah menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) dalam kasusnya. KPK menyebutkan menjalin kerja sama dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu karena mau menjadi pelapor tindak pidana (Whistleblower) kasus korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kerja sama itu dilakukan karena Nazaruddin mengaku mengetahui siapa saja pelaku dalam kasus e-KTP. KPK, tidak pernah mau bekerja sama dari kasus Nazaruddin.

Baca Juga

PM Australia Jenguk Muslim yang Melawan Penembak Massal: Ahmed, Anda Pahlawan!

"Dalam beberapa pemeriksaan, KPK beri surat yang bersangkuran kerjasa manya untuk membuka kasus yang lain, kemudian dia bertindak bukan sebagai JC, tetapi whistleblower," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (23/6/2020).

Untuk diketahui, whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Orang yang melakukan whistleblower tidak terlibat dalam kasusnya sendiri.

Baca Juga

KPK: Nazaruddin Bebas Bukan karena Justice Collaborator tapi Kerja Sama

"Itulah kami beri surat untuk kasus E-KTP. Tetapi untuk kasus dia sendiri, KPK tidak pernah memberi status sebagai Justice Collaborator," ujar Marwata.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memastikan, pembebasan Nazaruddin setelah mendapat status justice collaborator (JC) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JC tersebut merujuk 2 surat keterangan yang dikeluarkan KPK.

Baca Juga

Ditjenpas Kemenkumham: Nazaruddin Bebas karena Dapat Justice Collaborator dari KPK

Kepala Bagian Humas Ditjenpas Kemenkum HAM Rika Aprianti mengatakan, kedua surat itu putusan Nomor R-2250/55/06/2014 tertanggal 9 Juni 2014 dan surat Nomor R.2576/55/06/2017 tertanggal 21 Juni 2017.

"Surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC sebagaimana Pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Status JC untuk Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa," ujar Rika di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca Juga

Bebas dari Lapas Sukamiskin, Nazaruddin Temui Anak dan Istrinya di Jakarta

Nazaruddin keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung pada Minggu, 14 Juni 2020 karena menjalani program cuti menjelang bebas pada 14 Agustus 2020. Nazaruddin merupakan terpidana 2 perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan suap proyek pengadaan yang dilakukan PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara.

Editor: Djibril Muhammad