KPK Setor Rp977 Juta terkait Perkara Korupsi Eks Wali Kota Pasuruan

Rizki Maulana ยท Rabu, 24 Juni 2020 - 23:25 WIB
KPK Setor Rp977 Juta terkait Perkara Korupsi Eks Wali Kota Pasuruan

KPK menyetorkan uang Rp977 juta ke kas negara dari perkara korupsi dengan terpidana mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono. (Foto: ilustrasi/Antara).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) menyetorkan uang Rp977 juta ke kas negara dari perkara korupsi dengan terpidana mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono. Uang tersebut merupakan pembayaran denda perkara dan cicilan uang pengganti kerugian negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyerahan uang ke kas negara tersebut dilakukan pada Rabu 17 Juni 2020 oleh Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono. Penyetoran uang ini merupakan bagian dari penyelamatan keuangan negara.

"Jaksa telah melaksanakan pembayaran uang denda sejumlah Rp250 juta dan pembayaran uang pengganti Rp727 juta ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dari penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Setiyono," kata Ali di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Ali menjelaskan, sumber uang denda dan pengganti ditransfer melalui Bank Jatim milik Setiyono dan kemudian disetorkan ke rekening bendahara penerimaan KPK di Biro Keuangan KPK. Pembayaran uang denda dan uang pengganti tersebut setelah adanya persetujuan pembukaan blokir dari JPU KPK.

Setiyono diputuskan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena menerima suap terkait proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM). Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur menjauhkan vonis berupa pidana penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim menghukum terdakwa wajib mengembalikan uang pengganti sebesar Rp2,260 miliar selama satu bulan. Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, negara akan menyita harta bendanya. Namun, apabila harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti, terdakwa dapat dipidana penjara selama dua tahun.

Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah terdakwa menjalani hukumannya. Sutiyono dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Zen Teguh