KPK Tagih Penyelesaian RUU Perampasan Aset dan Penyadapan ke DPR

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dan Undang-Undang tentang Penyadapan. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (30/3/2022).

“KPK memang masih berharap dan terus berharap mohon dukungan kepada Komisi III DPR RI terkait dengan dua rancangan undang-undang yang sampai hari ini kita tunggu,” kata Firli dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga

Netanyahu Minta Ampunan kepada Presiden Israel atas Kasus Korupsinya

“Pertama adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang kedua adalah Rancangan Undang-Undang Penyadapan,” sambungnya.

Namun, Firli tidak menjelaskan alasan KPK membutuhkan dua RUU tersebut.