KPK Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Lukas Enembe: Murni Penegakan Hukum

JAKARTA, iNews.id - KPK menepis tudingan adanya kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang kini berstatus tersangka kasus korupsi. Komisi antirasuah memastikan penyidikan kasus yang menjerat Lukas Enembe murni proses penegakan hukum.

"Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (19/9/2022).

Baca Juga

9 Juta Muslim Inggris Bisa Kehilangan Kewarganegaraan, Ini Sebabnya

Ali menyebut pihaknya memang sedang melakukan proses penyidikan terkait perkara dugaan korupsi di Provinsi Papua. Dugaan korupsi tersebut disinyalir menyeret nama Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dia menerangkan KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Provinsi Papua tersebut. Ditegaskan Ali, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe, Mahfud MD: Jumlahnya Ratusan Miliar

"Kami memastikan bahwa setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup. Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, atau petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana," tuturnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di daerah Papua.