Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Soroti Bencana Alam, Hasto: Bu Mega Katakan Sawit Tanaman Arogan
Advertisement . Scroll to see content

KPK Tetap Buru Harun Masiku meski Hasto Dapat Amnesti

Jumat, 01 Agustus 2025 - 14:41:00 WIB
KPK Tetap Buru Harun Masiku meski Hasto Dapat Amnesti
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Prabowo. Namun, KPK akan tetap memburu buron Harun Masiku. (Foto: Isra Triansyah)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus memburu buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Keputusan tersebut tidak terpengaruh oleh pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Ya dalam perkara ini KPK juga masih ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan satu juga masih menjadi DPO, KPK berkomitmen untuk terus melakukan pencarian," ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Dalam perkara suap itu, KPK menetapkan satu tersangka lain, yakni Donny Tri Istiqomah. Budi menyatakan, penyidikan terhadap Donny juga tidak terpengaruhi Hasto yang terima amnesti.

"Saat ini masih berlanjut," kata dia. 

Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Salah satunya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Persetujuan atas Surat Presiden tentang pemberian amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," kata Dasco dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

Diketahui, dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI, Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Sementara, terkait perintangan penyidikan, Hasto tidak terbukti melakukannya.

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.

Editor: Puti Aini Yasmin

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut