KPK Tunggu Putusan Lengkap soal Status Gugatan Praperadilan Eddy Hiariej
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu risalah salinan putusan soal pengabulan gugatan eks Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Gugatan Eddy soal status tersangka KPK sebelumnya dikabulkan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu untuk kami pelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Selasa (30/1/2024).
Ali menyebutkan KPK telah sesuai prosedur dalam menetapkan setiap tersangka dugaan tindak pidana korupsi, termasuk terhadap Eddy Hiariej.
"KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi," ujarnya.
"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan mengkaji putusan praperadilan itu.
"Pertimbangan hakim masuk akal atau masuk angin. Ini yang harus dicermati," kata Alex, Rabu (31/1/2024).
Alex juga berbicara soal kemungkinan kembali menjerat Eddy Hiariej. Jika putusan tersebut dianggap tidak cukup bukti, maka pihaknya akan melengkapi bukti tersebut.
"Kalau menurut hakim bukti tidak cukup ya kita lengkapi atau cukupi buktinya dan tetapkan tersangka lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Hakim Tunggal Estiono mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Eddy Hiariej di PN Jaksel, Selasa (30/1/2024). Eddy pun memenangkan gugatan praperadilannya tersebut.
"Hakim sampai pada kesimpulan, penetapan tersangka tak sah dan tak mempunya kekuatan hukum," ujar Estiono di persidangan, Selasa (30/1/2024).
Hakim menilai tidak sahnya penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka lantaran KPK tak memiliki bukti yang cukup. Maka itu, tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej membuat penetapan tersebut tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
"Menimbang oleh karena penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq