KPU Harap Pemda Cairkan Dana Pilkada 2020 Tepat Waktu dan Jumlah

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat segera menyelesaikan transfer anggaran daerah kepada KPUD untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini penting untuk keberlangsungan tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan.

Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan perkembangan terakhir mengenai realisasi anggaran NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Pemda kepada KPUD. Hasilnya, proses tersebut masih belum selesai 100 persen.

Baca Juga

Rusia Bersedia Ambil Uranium yang Diperkaya dari Iran

"Mengenai realisasi anggaran NPHD berdasarkan data KPU RI kemarin sore, 16 Juli 2020 Pukul 15.30 WIB sudah sebanyak 173 Satker (KPUD) yang mencapai 100 persen," katanya saat dihubungi iNews.id, Jumat (17/7/2020).

Raka menyebut, meskipun pencairan anggaran belum selesai 100 persen, secara umum anggaran yang ada masih meng-cover penyelenggaraan tahapan yang sedang berjalan. Namun, dia berharap Pemda perlu mengupayakan agar realisasi anggaran yang belum masuk ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Baca Juga

Berikut 5 Paslon yang Dapat Rekomendasi PDIP dalam Pilkada 2020 di Jateng

Saat disinggung target yang diminta KPU untuk pencairan dana tersebut, Raka tak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya menyebut saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Pemda yang masih tersendat dalam proses ini.

"Pada prinsipnya diharapkan tepat jumlah dan waktu, serta sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Baca Juga

Puan Maharani Umumkan 45 Pasangan Calon Kepala Daerah PDIP di Pilkada 2020

Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan batas waktu hingga 15 Juli agar pemerintah daerah (pemda) peserta pilkada serentak 2020 mencairkan anggarannya. Namun dari data terakhir yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggaran Pilkada belum cair 100 persen.

"Anggaran KPU Rp8,42 triliun dengan persentase mencapai 83,01 persen. Anggaran Bawaslu sendiri telah mencapai Rp2,81 triliun dengan persentase mencapai 81,32 persen. Dan Pengamanan sejumlah Rp503,69 miliar dengan persentase mencapai 32,80 persen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochammad Ardian, Kamis (16/7/2020).