KPU Klaim Sudah Ada Lembaga yang Audit Sirekap Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengklaim audit terhadap sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024 telah dilakukan. Dia menyebut sudah ada sejumlah lembaga yang mengaudit aplikasi tersebut.

"Bahwa audit teknologi informasi komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi komunikasi pemerintah atau lembaga terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sudah dilakukan," kata Betty di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

Dia menjawab usulan Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD yang meminta audit Sirekap dilakukan oleh lembaga independen. Menurutnya, audit mengacu pada Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Kami sesuai dengan SPBE Perpres yang sudah dilakukan," ujarnya.

Baca Juga

Mahfud MD Soroti Sirekap: Kok Bisa Amburadul Gitu?

Betty tidak memerinci lembaga pengaudit yang tercantum dalam perpres tersebut. 

"Silakan baca (Perpres), kami sudah melakukan itu. Nanti silakan dikoordinasikan," tuturnya.

Baca Juga

Mahfud MD Desak Sirekap Diaudit Digital Forensik lewat Lembaga Independen

Sebelumnya, Mahfud MD mendesak dilakukan audit digital forensik terhadap aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Audit perlu dilakukan untuk menanggapi berbagai kesalahan yang ditemukan oleh masyarakat.

Apalagi, kata Mahfud, munculnya berbagai permasalahan ini turut menimbulkan kecurigaan.

Baca Juga

Server Cloud yang Digunakan Sirekap Ada di China, KPU Diminta Perlihatkan Audit Keamanan Sistem

"Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data KPU-nya sekalian," kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Menurutnya, audit harus dilakukan oleh lembaga yang independen. Dia meminta KPU untuk tidak melibatkan lembaga pemerintah dalam melakukan audit.

"Nah ayo dong, lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan selama ini," tuturnya.

Editor: Rizky Agustian