KPU Sebut 7 Daerah Butuh Anggaran Tambahan untuk Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020. Salah satu yang dibahas kesiapan dukungan anggaran. 

"Kebutuhan anggaran untuk PSU terutama untuk menutup biaya honorarium badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS), pengadaan dan distribusi logistik, bimbingan teknis/pelatihan, sosialisasi, serta kelengkapan APD," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).

Baca Juga

Siapa yang Bisa Melintasi Selat Hormuz? Dari Armada Bayangan hingga Mematikan Sistem Pelacakan

Berdasarkan data yang dikumpulkan kemarin, kata dia, didapatkan data bahwa 9 daerah telah memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU. Anggaran tersebut berasal dari sisa hasil efisiensi yang dilakukan jajaran KPU di daerah dalam mengelola anggaran hibah pemda yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Untuk 9 daerah ini, yang perlu dilakukan hanya pengajuan revisi anggaran sesuai kebutuhan PSU masing-masing," ujarnya.

Baca Juga

Sah! KPU Tetapkan Pasangan Tulus sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Ternate