Kubu Silmy Karim: Jaksa KPK Akui Tak Ada OTT, Sekarang Pemerasan Dipersoalkan

JAKARTA, iNews.id - Penasihat hukum Silmy Karim, Soleman B Ponto mengeklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya dalam perkara dugaan korupsi pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Hal itu disampaikan Soleman seusai mendengarkan tanggapan JPU atas nota perlawanan yang diajukan pihaknya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Eks Wamen Imipas Silmy Karim Ngaku Tak Memeras, KPK Bongkar Aliran Setoran

"Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy," kata Soleman.

Menurutnya, dalam tanggapan tersebut jaksa menyampaikan tidak ada peristiwa tangkap tangan terhadap Silmy selaku terdakwa.

Baca Juga

Pengacara Silmy Karim Sebut Dakwaan KPK Kabur, Soroti Dugaan Salin Tempel

"Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan, yang dipersoalkan sekarang pemerasan," ucap dia.

Soleman menilai, pemberitaan yang sebelumnya menyebut kliennya terjaring OTT kini bergeser menjadi perkara dugaan pemerasan.

Baca Juga

Selain Pemerasan Izin Tinggal WNA, Silmy Karim Didakwa Terima Gratifikasi Rp33,8 Miliar

"Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sebelumnya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan kubu mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.

Baca Juga

Eks Wamen Imipas Silmy Karim Didakwa Lakukan Pemerasan Rp168 Miliar terkait Izin Tinggal WNA

Jaksa meyakini surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan yang diajukan kubu Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Silmy Karim Cs Tiba di Pengadilan, Jalani Sidang Perdana Pemerasan Izin Tinggal WNA

"Menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," kata jaksa.

"Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Silmy Karim dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026," sambungnya.

Salah satu poin yang ditanggapi jaksa yakni pernyataan Silmy yang menyebut tidak pernah terjaring OTT KPK. Menurut jaksa, tertangkap tangan bukan merupakan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Silmy.

Jaksa menyatakan akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melalui alat bukti yang sah dalam pemeriksaan pokok perkara.

"Adapun persoalan mengenai proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK maupun ada tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara yang harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen tindakan hukum yang bersangkutan," ucapnya.

"Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat mencampuradukkan persoalan mengenai keadaan tertangkap tangan dengan persoalan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan," imbuhnya.

Editor: Rizky Agustian