Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Kemnaker Gandeng Kemendesa dan Kemenkop UKM 

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah tak henti mengajak seluruh jajarannya untuk inovatif,  sinergis, dan kolaboratif dengan para pihak. Hal ini menyusul situasi pandemi Covid-19 yang selama dua tahun terakhir menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama di bidang ekonomi. 

“Saya yakin dengan sinergitas, dikeroyok bersama-sama antar kementerian dan lembaga, antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder terkait, tingkat pengangguran terbuka kita bisa turun dan kita bisa memitigasi dampak pandemi terhadap angkatan kerja kita,” katanya.  

Baca Juga

Dianggap Tak Loyal, 9 Jenderal PLA China Disingkirkan Xi Jinping

Menaker mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berjumlah 10,86 juta jiwa atau sekitar empat persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Upaya ini pun digencarkan pula oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dengan sejumlah program terintegrasi dan komprehensif.  

Saat ini, terdapat 35 kabupaten di tujuh provinsi yang terkategori sebagai berpenduduk miskin ekstrim. Di antaranya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. 

Penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten ini mewakili 20 persen atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Untuk mencapai penurunan tersebut, pemerintah membagi penurunan kemiskinan ekstrem secara bertahap, yakni pada 2021 sebanyak 20 persen, sedangkan pada 2022 dan 2023 masing-masing 30 dan 35 persen, lalu sisanya pada 2024.