Mahfud: Info Intelijen, Demo Tolak UU Cipta Kerja Masih Akan Berlangsung

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Hal itu berdasarkan informasi intelijen yang diterima.

Mahfud mengatakan, meski begitu, unjuk rasa pada beberapa hari ke depan diprediksi tidak sebesar sebelumnya. Menurut dia, menjadi tugas pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan pengertian mengenai latar belakang UU tersebut.

Baca Juga

Iran Kejutkan Dunia, Siap Jual Rudal Canggih dan Kapal Perang dengan Mata Uang Kripto

"Unjuk rasa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja menurut jejak intelijen masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan meskipun skalanya semakin kecil dan semakin terpecah," ujarnya dalam Rakor Penjelasan dan Penyiapan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Kemendagri, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Pemerintah, Mahfud memaparkan, akan giat memberikan informasi yang sebenar-benarnya soal pasal-pasal yang ada dalam UU tersebut untuk melawan narasi hoaks yang sudah beredar luas di masyarakat. Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi manfaat dari UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Tuduh SBY Dalang Ricuh Demo Omnibus Law

"Kemudian tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang hoaks dan apa manfaat yang diperoleh dari Undang-undang Cipta Kerja ini," katanya.

Mahfud menuturkan, UU Cipta Kerja dilatarbelakangi lamanya perizinan dan banyaknya birokrasi yang harus dilalui jika orang ingin mengajukan izin usaha. Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil inisiatif bagaimana caranya agar perizinan bisa lebih cepat.

Baca Juga

Mahfud MD: UU Cipta Kerja Mengakomodasi Kepentingan Banyak Pihak

"Jadi kalau orang mau izin usaha termasuk yang di dalam negeri akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak meja dan tidak dikorupsi," ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Fakta lainnya, Mahfud mengungkapkan, angkatan kerja Indonesia setiap tahun terus bertambah. Tercatat ada 2,9 juta angkatan kerja dan ditambah dengan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga jumlahnya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang. Mereka harus ditampung dan sediakan lapangan kerja.

Baca Juga

Mahfud MD: Aktor Penunggang Demo Akan Ditindak Tegas

"Itulah yang menyebabkan Presiden sejak periode sebelumnya, jadi ini bukan ujug-ujug, mengampanyekan penyederhanaan perizinan. Itulah yang disebut dengan istilah omnibus law, satu undang-undang yang menyatupintukan undang-undang lain dengan masalah yang sama," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad