Mahfud MD: Izin FPI Tak Bisa Diminta Orang Lain, Termasuk MUI dan Malaikat Sekalipun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tak bisa diintervensi siapa pun terkait penerbitan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Hal itu terkait desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah segera menerbitkan SKT FPI.

"SKT itu enggak bisa diminta oleh orang lain, termasuk MUI sekalipun, termasuk oleh malaikat sekalipun, kalau FPI sendirinya tidak meminta," katanya saat konferensi pers refleksi akhir tahun di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (24/12/2019).

Baca Juga

Pertikaian Arab Saudi dan UEA Memburuk, Bandara Aden Yaman Ditutup, Penerbangan Lumpuh

Mahfud mengatakan, SKT tak akan terbit jika organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bersangkutan tak meminta dan mengurus persyaratan-persyaratan seperti yang ditentukan dalam undang-undang (UU).

"Kalau mau meminta, ya, meminta saja gitu, enggak usah lewat majelis ulama. Bisa kok, asal dipenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Baca Juga

Kemenag Rekomendasikan FPI Daftar Ulang Perpanjangan Izin

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas berharap pemerintah segera menerbitkan SKT untuk FPI. Dia juga berharap pemerintah mengajak pihak FPI berdialog dan menyamakan pandangan untuk memajukan bangsa.

Hal itu disampaikan Anwar usai mengikuti Rapat Pleno ke-46 Dewan Pertimbangan MUI, di Jakarta, Kamis (26/12/2019). Sampai saat ini, perpanjangan SKT FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum selesai meski Kementerian Agama (Kemenag) telah memberi rekomendasi perpanjangan SKT.

Baca Juga

Surat Izin Belum Juga Keluar, FPI: Apa Karena Sikap dan Pilihan Politik Selama Ini

Rekomendasi itu dikeluarkan Kemenag, setelah FPI berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI lewat surat pernyataan di atas meterai. Meski telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenag, Kemendagri tidak serta merta menerbitkan SKT FPI.

Kemendagri merasa masih perlu melakukan kajian-kajian yang mendalam, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI, termasuk adanya kalimat khilafah Islamiyah di dalamnya.

Editor: Djibril Muhammad