Mahfud MD Nilai Rentetan Revisi Undang-undang Jadi Indikasi Bagi-bagi Kekuasaan

JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti rentetan revisi undang-undang (UU) mulai dari UU Mahkamah Konstitusi (MK), Penyiaran, Kementerian Negara, Polri, bahkan TNI. Menurutnya, revisi sejumlah UU itu dilakukan tergesa-gesa dan terkesan untuk bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan selanjutnya.

"Kita sebagai masyarakat bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saja, ini sedang mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan yang akan dijadikan bekal kepada pemerintah baru nanti. Apa akumulasi kekuasaan itu? Tujuannya bagi-bagi kekuasaan, kompensasi kue politik bagi mereka yang dianggap berjasa atau untuk merangkul kembali," kata Mahfud dalam podcast 'Terus Terang' di channel YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (29/5/2024).. 

Baca Juga

14 Negara Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

Menko Polhukam periode 2019-2024 itu menganggap indikasi bagi-bagi kekuasaan itu seperti dua mata pisau, bisa membuahkan kebaikan ataupun keburukan.

Saat ini, kata Mahfud, cara-cara seperti itu tidak bagus. Sebab dikhawatirkan dapat menjadi salah satunya upaya pemerintah mengendalikan masyarakat sipil. 

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Demokrasi Indonesia Mirip Masa Lahirnya Nazisme dan Fasisme 

"Sangkanya begini, akan terjadi sentralisasi kekuasaan, mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas dan kritik-kritik masyarakat sipil, mudah melakukan cincai," katanya. 

"Maaf ini, kolaborasi antara penjahat dan pejabat korup, nanti ada orang jahat tinggal diatur saja, tidak usah, nanti pakai pasal itu saja, oh ini ada dasar hukumnya, oh ini dan seterusnya," sambungnya. 

Baca Juga

Mahfud MD Ingatkan Prabowo-Gibran soal Janji Pemberantasan Korupsi, Singgung KPK

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui empat revisi undang-undang (UU) menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (28/5/2024). Salah satu revisi UU yang disetujui menjadi RUU inisiatif DPR yakni tentang Kementerian Negara.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sembilan fraksi DPR telah menyampaikan pendapat masing-masing terhadap empat RUU usulan Badan Legislasi. Keempat RUU itu terdiri dari RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca Juga

Mahfud MD Beri Sinyal Tak Gabung Pemerintah: Saya Akan Menyaksikan dari Luar

Kemudian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Editor: Rizky Agustian